PINRANG, DELIK.ID — Program swasembada pangan di Kabupaten Pinrang kini berada di ujung kritik tajam. Sejumlah petani, khususnya dari Kelompok Tani Lapuro di Kelurahan Maccirinna, Kecamatan Patampanua, hingga petani di Kecamatan Lanrisang, meluapkan kekecewaan besar setelah mengalami gagal panen yang dinilai sebagai bukti nyata lemahnya perhatian pemerintah di lapangan.
Kondisi ini tidak hanya memukul ekonomi petani, tetapi juga membuka borok lama terkait minimnya pendampingan dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Para petani menilai, keberadaan PPL selama ini lebih banyak sebatas formalitas—aktif saat program digulirkan, namun nyaris tak terlihat ketika petani menghadapi krisis.
Amus, salah satu anak petani di Kelurahan Maccirinna, secara blak-blakan mempertanyakan kinerja PPL yang dianggap tidak hadir di saat paling dibutuhkan.
“Petani sekarang bukan cuma kecewa, tapi sudah muak. PPL datang hanya saat ada program, tapi saat gagal panen seperti ini, mereka hilang tanpa jejak,” tegasnya, Minggu (12/04/2026).
Tak hanya itu, persoalan harga hasil pertanian yang tidak stabil semakin memperparah penderitaan petani. Mereka merasa dibiarkan menghadapi permainan harga tanpa perlindungan maupun intervensi dari pihak terkait.
“Harga dipermainkan, petani dipaksa diam, PPL juga bungkam. Lalu siapa yang benar-benar membela kami?” tambah Amus dengan nada geram.
Di sisi lain, persoalan infrastruktur irigasi menjadi sorotan paling krusial. Petani menyebut jaringan irigasi di Kelurahan Maccirinna dalam kondisi memprihatinkan dan seolah sengaja diabaikan selama puluhan tahun.
“Irigasi di sini dari zaman Belanda sampai sekarang tidak pernah disentuh perbaikan. Ini bukan lagi lalai, ini pembiaran,” ungkapnya.
Kondisi irigasi yang rusak parah disebut sebagai salah satu penyebab utama gagal panen. Petani kesulitan mengatur aliran air, baik saat musim kemarau maupun ketika curah hujan tidak menentu, sehingga produktivitas terus merosot.
Meski kritik disampaikan dengan keras, Amus menegaskan bahwa petani tidak membenci PPL, melainkan menuntut perubahan nyata dalam sistem pendampingan.
“Kami tidak benci, tapi jangan tinggalkan kami saat susah. Petani butuh solusi, bukan janji,” ujarnya.
Keluhan serupa juga datang dari petani di Kecamatan Lanrisang berinisial RM. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total terhadap program swasembada pangan yang dinilai gagal menjawab kebutuhan riil di lapangan.
Para petani menuntut langkah konkret: perbaikan infrastruktur irigasi, kehadiran aktif PPL di tengah krisis, serta kebijakan yang melindungi harga hasil pertanian. Mereka menegaskan, program tidak boleh hanya berhenti pada seremonial dan sosialisasi, tetapi harus hadir sebagai solusi nyata dari hulu hingga hilir.
Situasi ini menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Pinrang. Jika tidak segera dibenahi, program swasembada pangan bukan hanya gagal, tetapi berpotensi memperparah penderitaan petani—yang sejatinya menjadi tulang punggung ketahanan pangan daerah. (D11)
