PAREPARE, DELIK.ID – Rencana Musyawarah Kota (Muskot) luar biasa Asosiasi Kota (Askot) PSSI Parepare yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Desember 2024 mendapat sorotan tajam dari pemerhati sepak bola lokal.
Mantan Sekretaris PSSI Parepare tahun 2005, Takri Jaya Rifai, mempertanyakan keabsahan dan urgensi pelaksanaan Muskot tersebut, terutama karena pengurus Askot PSSI Parepare saat ini hanya dipimpin oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt).
“Seharusnya Muskot tidak dilaksanakan dalam waktu dekat, terutama sebelum pengurus Asprov PSSI Sulawesi Selatan definitif. Saat ini ada masalah kepemimpinan di Asprov, dan jika Muskot dipaksakan, dikhawatirkan akan menghasilkan kepengurusan yang ilegal,” ujar Takri saat ditemui, Kamis (26/12/2024).
Ia juga mengungkapkan bahwa Surat Keputusan (SK) untuk Plt. Ketua Askot PSSI Parepare, Rahmat Sjamsu Alam, telah berakhir pada 15 Desember 2024. SK tersebut sebelumnya ditandatangani oleh Plt. Asprov PSSI Sulsel, Muhammad Surya, menggantikan Ketua Asprov yang tersandung masalah hukum.
“Bagaimana mungkin Muskot dilaksanakan sementara pengurus Ketua Asprov saja belum definitif. Ini terkesan dipaksakan dan sarat rekayasa,” tambah Takri.
Takri menyoroti dugaan pelanggaran mekanisme dalam pengangkatan Plt. Ketua Askot PSSI Parepare, termasuk penerbitan SK yang diduga dilakukan dua kali dengan nomor dan tanggal yang sama.
Ia berharap Muskot nanti dilaksanakan sesuai dengan statuta PSSI agar menghasilkan kepengurusan yang sah dan berkualitas.
“Jika prosesnya ilegal, yang jadi korban adalah klub-klub sepak bola kita. Dampak terburuknya, mereka tidak bisa ikut serta dalam kompetisi liga,” jelasnya.
Takri juga mempertanyakan keabsahan vouters atau pemegang hak suara dalam Muskot nanti. Ia menduga vouters tersebut telah dirancang untuk memenangkan calon ketua tertentu, sementara banyak klub sepak bola aktif tidak dilibatkan.
