Koordinator ITCW Desak Penegak Hukum Awasi Pengelolaan Anggaran Rp 225 Milyar Dinas Pendidikan Parepare

Hal ini memunculkan keraguan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana di instansi tersebut.

Dia juga mendesak aparat penegak hukum untuk lebih proaktif dalam memantau penggunaan anggaran di Dinas Pendidikan Parepare.

Jasmir menilai, langkah ini penting untuk melindungi kepentingan dunia pendidikan di Kota Parepare dari potensi praktik korupsi.

“Aparat hukum harus menjadikan Dinas Pendidikan sebagai perhatian khusus. Jika ada informasi terkait indikasi penyimpangan, harus segera ditindaklanjuti. Kasihan dunia pendidikan kita jika oknum-oknum pejabat di sana bebas tanpa pengawasan,” tandasnya.

Dia berharap hal itu juga menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Parepare dan aparat penegak hukum agar pengelolaan anggaran pendidikan benar-benar transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi kemajuan dunia pendidikan di Parepare. (d11/dlk#)

Related posts