Yang menarik dari kegiatan FKP ini adalah dilaksanakan melalui pendekatan pentahelix. Pendekatan pentahelix adalah model kolaborasi yang melibatkan lima pemangku kepentingan yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas atau masyarakat, dan media.
Dari sektor pemerintah, dihadirkan unit pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Parepare. Dari unsur akademisi, KPPN menghadirkan Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare.
Sementara itu dari sektor pelaku usaha, dihadirkan pimpinan perusahaan yang bergerak dibidang properti. Selanjutnya dari unsur komunitas atau masyarakat, KPPN menghadirkan stakeholder dari perbankan dan satuan kerja. Sedangkan, dari unsur media dihadirkan 3 insan media yang berasal dari media Kompas, TVRI, dan Parepos.
Model Pentahelix diyakini efektif digunakan dalam menjaring masukan sekaligus mereview standar pelayanan publik. Hal ini terbukti dengan beberapa masukan dari setiap unsur/elemen masyarakat yang menjadi peserta FGD. Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Parepare yakni Wakil Rektor II Nurhasna, memberikan masukan terkait layanan penerbitan SP2D.
âKarena sekarang sudah era digital dimana proses kinerja satker dan KPPN telah menggunakan aplikasi, baiknya durasi 1 jam penerbitan SP2D dapat dipangkas menjadi 30 menit..â kata Nurhasna.
Selain dari Akademisi, unsur pemerintah daerah juga memberikan insight yang baik dalam penyempurnaan layanan. Demikian pula dari perbankan, stakeholder dan insan media. Seluruh peserta diberikan kesempatan yang sama untuk memberi masukan atas pelayanan di KPPN.
Akhir sesi, tak lupa para peserta menandatangani Berita Acara pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk nyata dukungan pemangku kepentingan atas pelayanan publik KPPN Parepare yang sekaligus bukti telah terbentuknya forum yakni Forum Konsultasi Publik (FKP).
