“Progresnya harus terus didorong. Perlu ada timeline per sektor. Harus terus koordinasi antar sektor. Gambarnya harus diupdate. Karena itu Bappeda harus jadi koordinator harian agar koordinasi setiap hari berjalan baik,” pinta Laras Primasari.
Saran lain dari tim adalah komitmen dari masing-masing instansi terkait, aktifkan dan perkuat Forum atau Pokja PKP, serta harus berinovasi untuk menyelesaikan kegiatan di waktu yang tersisa 75 hari lagi.
Tim dari pusat yang turun di antaranya dari Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Keuangan ditambah Balai PPW Sulawesi
Selatan dan Balai P2P Wilayah Sulawesi III.
Tim disambut dan didampingi oleh jajaran terkait Pemkot Parepare. Di antaranya Bappeda, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Kantor Pertanahan ATR/BPN Parepare.
Kepala Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Ekonomi Bappeda Parepare, Kadek Sroningsih mewakili Plt Kepala Bappeda Zulkarnaen Nasrun dan Andi Talhayanti merespons positif semua catatan dan masukan tim pusat untuk percepatan progres kegiatan.
“Bersama instansi terkait, kami siap melakukan percepatan progres kegiatan sesuai target yang diharapkan. Kami akan maksimalkan di waktu yang tersisa ini,” kata Andi Talhayanti. (d11/dlk#)
