“Pencapaian target sesuai dengan waktu yang ditetapkan perlu didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia dan peralatan. Permasalahan klasik yaitu kurangnya tenaga teknis/surveyor kadaster (petugas ukur) yang tidak pernah mendapatkan solusi berpotensi menimbulkan masalah baru di antaranya keterlambatan penyelesaian target pengukuran dan pemetaan pada kegiatan strategi, demikian juga pelayanan pengukuran dan pemetaan pada permohonan rutin masyarakat,” ucap Taufan Pawe.
“Oleh karena itu, dengan dilaksanakannya pelatihan tenaga pertanahan Non PNS (Surveyor Kadaster) ini akan menjadi solusi terhadap permasalahan pengukuran tanah di kalangan masyarakat, khususnya di Kota Parepare, sehingga sengketa atau konflik pertanahan yang sering terjadi dapat diminimalisir,” ungkapnya.
Ketua DPD I Golkar Sulsel itu mengungkapkan dampak positif kedua yang dapat dirasakan karena adanya program perekrutan Surveyor Kadaster tersebut adalah perluasan lapangan kerja khususnya di Kota Parepare.
Seiring dengan upaya perluasan kesempatan kerja di sektor formal, pemerintah, lanjut Taufan akan tetap konsisten dengan perluasan kesempatan kerja di sektor informal. Sehingga sebagai masyarakat yang pintar harus memiliki keahlian tidak hanya satu saja. Hal ini dikarenakan dengan kriteria yang cukup beragam dalam seleksi di berbagai instansi.
“Saya berharap semoga dengan dilaksanakannya kegiatan ini bisa meningkatkan kapasitas SDM peserta, sehingga dapat menunjang kompetensinya sebagai tenaga surveyor kadaster yang handal. Saya juga berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik sampai berakhirnya pelatihan ini. Semoga kegiatan ini menjadi agenda rutin dan semakin baik pelaksanaannya sehingga menjadi daya dorong bahkan sumber inspirasi bagi lembaga lain,” tandas Wali Kota Parepare dua periode ini. (d11/dlk#)
