Pimpinan DPRD Parepare dua periode ini mengulas, bantuan bencana itu harus melalui proses tahapan. Dimulai dari pendataan dan verifikasi awal, kemudian peninjauan lokasi, verifikasi dan validasi akhir hingga terbitnya SK Wali Kota. Setelah itu pembayaran yang dilakukan secara bertahap. “Saya pikir sama lah dengan bagaimana proses pencairan proyek atau kegiatan-kegiatan yang anggarannya dari Pemkot. Proses, tahapan dan mekanismenya tentu sesuai prosedur,” kata Ketua Askot PSSI Parepare ini.
Bantuan bagi korban banjir dan tanah longsor di Parepare pada 1 Februari 2023 ini bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD 2023, yang totalnya senilai Rp4,137 miliar. Bantuan diserahkan kepada 1.347 kepala keluarga (KK) korban banjir dan longsor di beberapa Kelurahan. Besaran bantuan sesuai klasifikasi kerugian.
Berikut rincian jumlah penerima bantuan per Kelurahan. Kelurahan Galung Maloang untuk 46 KK, Lompoe 51 KK, Watang Bacukiki 32 KK,
Bumi Harapan 154 KK, Cappa Galung 96 KK,
Kampung Baru 2 KK, Lumpue 268 KK, Sumpang Minangae 8 KK, Tirosompe 1 KK, Bukit Harapan 101 KK, Bukit Indah 5 KK, Lakessi 66 KK, Ujung Baru 3 KK, Labukkang 3 KK, dan Lapadde 511 KK.
Data awal korban banjir dan tanah longsor adalah 1.606 KK. Setelah melalui proses validasi, mengerucut yang layak diberi ganti rugi adalah 1.347 KK. (dprdpare/d11/dlk)
