Menanggapi hal tersebut, jajaran pengurus APERSI Sulsel menyambut positif gagasan tersebut. Namun, mereka juga menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi para pengembang, terutama terkait proses perizinan yang dinilai masih cukup kompleks.
Ketua APERSI Sulsel Yasser Latief mengusulkan agar ekosistem pembangunan perumahan dapat dikelola secara lebih terintegrasi oleh Kementerian PKP guna mempercepat proses pembangunan.
“Supaya lebih ringkas dan cepat, kami mengusulkan agar mencontoh sistem di dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika Badan Gizi Nasional bisa mengelola ekosistemnya secara terpusat, seharusnya Kementerian PKP juga dapat melakukan hal serupa,” kata Yasser.
Menanggapi usulan tersebut, Fahri Hamzah menyampaikan bahwa konsep pengelolaan ekosistem perumahan secara lebih terintegrasi memang sedang menjadi bahan pembahasan di tingkat kementerian.
“Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan konsep ini segera bisa terealisasi,” ujarnya.
Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan para pengembang dalam mempercepat penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya di kawasan perkotaan dengan keterbatasan lahan yang semakin meningkat. (D11)
