KWLT juga mencatat bahwa MDA telah memulai perbaikan jalan sejak 13 Juli 2025, sebelum forum dialog resmi berlangsung. Hal ini dinilai sebagai bentuk keseriusan perusahaan dalam menjawab keluhan masyarakat, bahkan tanpa harus menunggu eskalasi lebih lanjut.
“Pendekatan seperti ini adalah contoh ideal dari relasi perusahaan dengan masyarakat di sekitar tambang. Responsif, terbuka, dan konkret,” tegas Najamudin.
KWLT pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal pelaksanaan hasil kesepakatan tersebut demi menjaga kepercayaan publik dan mendorong transparansi berkelanjutan.
“Kita perlu menjadi mitra kritis, bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi untuk memastikan bahwa komitmen yang disampaikan benar-benar dijalankan,” tutupnya.
KWLT menegaskan bahwa harmoni antara investasi dan keberlanjutan sosial hanya bisa dicapai jika semua pihak menjunjung tinggi prinsip komunikasi, partisipasi, dan tanggung jawab bersama. KWLT berharap pola resolusi seperti ini bisa menjadi model dalam penyelesaian konflik sosial tambang di wilayah lain di Indonesia. (d11/dlk**)
