“Apa yang dilakukan Bustam bukan perjuangan keluarga, tapi kepentingan pribadi yang dibungkus sentimen adat. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Najamudin.
Lebih jauh, KWLT mengamati bahwa aksi pemblokiran jalan tersebut justru diikuti oleh sejumlah individu yang tidak memiliki kedekatan kekerabatan dengan keluarga Ne’ Pong Titing. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa aksi tersebut bukanlah representasi suara keluarga besar, melainkan provokasi dan manuver sepihak yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah.
“Awalnya kami enggan mencampuri urusan internal keluarga. Tapi ketika ada yang menutup jalan dan mengganggu hajat hidup orang banyak, kami tak bisa diam. Bustam telah melampaui batas,” lanjut Najamudin, seraya menyebut bahwa MDA memiliki dasar hukum untuk menempuh langkah hukum atas gangguan tersebut.
KWLT mengapresiasi langkah bijak keluarga Ne’ Pong Titing yang bersikap terbuka dan mendukung investasi secara konstruktif. Najamudin berharap pendekatan dialogis seperti ini bisa menjadi rujukan dalam penyelesaian konflik di wilayah adat.
“Sudah saatnya kita pisahkan mana yang benar-benar perjuangan masyarakat, dan mana yang hanya ambisi pribadi berkedok adat,” pungkasnya. (d11/dlk**)
