Anggota DPRD Ini Minta BUMN PT. Pelindo Tidak jadi Pemungut Upeti di Terminal Pelabuhan Parepare

PAREPARE, DELIK.ID – Anggota DPRD Kota Parepare, Rudi Njamuddin menyoroti fasilitas yang buruk yang disiapkan oleh pihak PT. Pelindo di Terminal Pelabuhan Nusantara.

Dia mengatakan biaya pass atau tiket masuk di pelabuhan Parepare mestinya berbanding lurus dengan fasilitasnya.

Rudi menyebut lembaga vertikal di bawah Kementerian BUMN anak buah menteri Erick Thohir tersebut, tidak mampu tampil sebagai salah satu otoritas pelabuhan yang harusnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khsusnya para pengguna jasa.

“PT Pelindo ini kan adalah bagian dari pemerintah, nah harusnya fasilitas yang disiapkan dapat lebih dirasakan masyarakat. Biaya pass pelabuhan Parepare ini paling tinggi lho di Indonesia,” katanya saat ditemui. Sabtu, (13/5/2023).

Rudi Njamuddin meminta pihak PT. Pelindo membenahi fasilitasnya di pelabuhan Parepare, supaya tidak timbul kesan negatif terhadap lembaga negara tersebut.

“Fasilitas buruk biaya tinggi itu sama halnya negara memaksa menarik upeti dari rakyat. Negara tidak boleh hadir sebagai pemeras masyarakat,” terang Rudi Njamuddin.

Salah satu tokoh masyarakat Parepare, Andi Langkoke mengungkapkan, selain fasilitas umum di dalam terminal pelabuhan Parepare, PT. Pelindo Parepare juga tidak memperhatikan fasilitas akses jalan di sekitar kawasan pelabuhan Cappa Ujung, Kecamatan Soreang.

“Akses jalan di kawasan pelabuhan Cappa Ujung sampai sejauh ini tidak di perhatikan. Rusak dan mengancam keselamatan warga pengendara. Sudah kami sampaikan keluhan itu tapi tidak ada respons dari PT. Pelindo,” ungkapnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pelayanan oleh PT. Pelindo Parepare di terminal Pelabuhan Nusantara dikeluhkan sebagian besar pengguna jasa, terutama calon penumpang.

Related posts