Namun, ia menyanyangkan pemerintahan Joko Widodo hingga jelang akhir periode ke 2 ini jalur transportasi publik tersebut belum juga nampak tanda tanda rampung.
Bukan hanya sorotan terkait proyek jalur kereta yang berkesan mandek, Ketua Komite Tetap Utilitas Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Pusat Bidang Infrastruktur itu juga menyoroti akses jalan menuju stasiun khususnya di Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru.
“Tadi saya melihat akses dari stasiun kereta ke jalan raya yang ada di Maros itu jaraknya jauh dan masih ada kendala, lokasinya rawan banjir. Masyarakat menjadi kesulitan nantinya,” kata dia.
Anggota Dewan Pembina GETAR (Gerakan Tani Rakyat) Pusat Sayap Partai Gerindra tersebut, berharap stasiun itu bisa dimanfaatkan secara maksimal.
Terkait dengan masalah pembebasan lahan, kata Bambang, seharusnya itu tidak menjadi kendala.
Dia berharap atensi lebih dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait persoalan yang menghambat efektifitas pemanfaatan alat transportasi publik tersebut.
“Harusnya transportasi kereta ini sudah efektif untuk kepentingan masyarakat karena anggarannya dari rakyat. Pembebasan lahan itu seharusnya tidak terjadi. Karena sebelum dilakasanakan sudah dilakukan study, kajian dan sebagainya,” tandas Ketua Ikatan Alumni Fakultas Teknologi Kelautan Komisariat Pusat ITS itu.
Selain mengunjungi rel kereta api, Bambang Haryo Soekartono juga sebelumnya menyambangi langsung proyek nasional di kawasan pelabuhan Makassar New Port (d11/dlk)
