POLMAN, DELIK.ID — Antisipasi dampak bencana banjir, Enam Desa di Kabupaten Polewali Mandar jadi pilot project Digitalisasi kebencanaan dan layanan tanggap darurat (D’BALATAU). Senin 26 September.
Tiga Desa menjadi pilot project penanganan banjir yakni Desa Tandassura Kecamatan Limboro, Saragian Kecamatan Alu, dan Galung Lombok Kecamatan Tinambung. Tiga Desa ini merupakan daerah rawan banjir, dalam kesempatan tersebut ia juga menyampaikan penanganan bencana dibutuhkan peran semua pihak baik dalam hal penaganan/kesiapsiagaan ataupun pencegahan.
Kemudian di Kecamatan Campalagian terdapat tiga Desa Kelurahan Pappang, Desa Kenje dan Desa Lapeo memasang alat pendeteksi bencana angin kencang. Alat ini dipasang di tiga Desa mengingat Desa ini rawan terjadi bencana angin kencang atau puting beliung berdasarkan data katalog BNPB.
“Desa-desa yang kita pasangi alat ini adalah Desa pilot project untuk jangka pendeknya, kedepan kita berharap dapat menyasar semua Desa,” tandas Andi Afandi Rahman.
Workshop D’BALATAU diselenggarakan di tiga Desa yakni Desa Saragian Kecamatan Alu, DesaTandassura Kecamatan Limboro dan Desa Galung Lombok Kecamatan Tinambung. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Polman Andi Afandi Polman menjelaskan, program yang diberi nama D’Balatau ini merupakan aksi perubahan sebagai salah satu peserta Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat II angkatan X Tahun 2022 di LAN Makassar.
Terdapat dua alat yang dikenalkan kepada masyarakat yang menjadi pilot project yakni alat untuk mendeteksi ketinggian air saat bencana banjir terjadi dan alat pendeteksi angin kencang atau puting beliung.
“ada beberapa jenis bencana di Polman dan ada dua yang sangat rawan. Di katalog bencana di BNPB Tandassura adalah daerah rawan banjir, Saragian Kecamatan Alu, dan Galung Lombok Kecamatan Tinambung,” terang Kalaksa BPBD Polman Andi Afandi Rahman.
Lanjutnya, zaman seperti sekarang kita harus memanfaatkan teknologi dan salah satu upaya yang dilakukan adalah program D’Balatau ini tujuannya agar pelayanan dari BPBD bisa lebih cepat.
“Kehadiran layanan ini Kepala Desa tidak perlu lagi menyurat ke kantor saat terjadi bencana tapi cukup melalui aplikasi ini dan tim akan turun melakukan inventarisasi kerusakan bencana tersebut,” jelas Andi Afandi Rahman.
