POLMAN, DELIK.ID – Kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Sulawesi Barat kini menjadi persoalan serius.
Faktanya, bantuan untuk warga miskin di wilayah berpenduduk 400 ribu jiwa lebih tersebut sejak bertahun tahun tidak tepat sasaran.
Pemerintah daerah setempat sebagai pihak yang bertanggungjawab mengenai pesoalan pengentasan kemiskinan sampai hari ini tak mampu berbuat banyak. Miris.
Dua priode pemerintah Bupati Andi Ibrahim Masdar (AIM) sebagai kepala daerah seakan tidak menunjukkan kepedulian.
Anggota DPRD Polman, Agus Pranoto angkat bicara, dia lalu menuding ada pihak yang sengaja melakukan pembiaran dan penyimpangan terkait data dana bantuan untuk rakyat miskin di wilayah itu.
“Kondisi yang terjadi hari ini ibaratnya ada pihak telah melakukan pembiaran sehingga rakyat miskin kita masih ada tidak mendapat bantuan,” ucap Agus, di rapat dengar pendapat (RDP) Jumat 28 Februari 2020, Kemarin.
Berdasarkan pernyataan dari pihak Kementerian Sosial, kata Agus Pranoto, pemerintah Kabupaten Polman tidak pernah melakukan perbaikan data kemiskinan selama bertahun-tahun.
“Data kita masih berada diangka nol, merah paling bawah. Artinya kita tidak pernah memperbaiki data angka kemiskinan. Penerima bantuan itu-itu saja. Orang yang berhak tidak mendapat bantuan,” kata dia.
Dia juga mempertanyakan kinerja Dinas Sosial dan perangkat Desa yang tunjuk langsung oleh Kepala Daerah.
“Bagaimana kita mau perbaiki masyarakat Polman kalau jawabannya hanya tahu dan tidak tahu,” kesal dia.
“Sedangkan banyak saudara kita yang sudah tidak layak justru dapat bantuan itu masalahnya, siapa pun tidak bisa mengubah kalau tidak dimulai diubah,” tambah Agus.
Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Polman, Syarifuddin Amin hanya menjelaskan mekanisme perbaikan data kemiskinan.
“Yang kami pahami yakni tidak melakukan forum komunikasi publik melainkan melalui musyawarah desa. Kepala desa sudah kita sampaikan melakukan musyawarah desa untuk perubahan data,” katanya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Polman, Ilham bahkan menyoroti jalur koordinasi antara Dinsos Polman dan pihak desa.
Menurut dia, mereka tidak mampu memperbaiki data kemiskinan secara komprehensif.
“Biar disampaikan terus kalau yang disampaikan itu tidak tahu belum bisa dikatakan koordinasi. Ini menyangkut perintah, amanah dan tugas mulia karena kalau ini dikerjakan dengan baik maka akan mendapatkan pahala,” ungkapnya. (*)