Gubernur Sulbar Kritik BKN, Blokir Layanan ASN Dinilai Hambat Pelayanan Publik

Situasi terbaru pada April 2026, BKN dilaporkan belum mengabulkan permohonan Pemerintah Provinsi Sulbar untuk membuka kembali akses layanan tersebut. Akibatnya, sanksi masih terus berlanjut.

Meski demikian, Gubernur menegaskan tidak gentar menghadapi konsekuensi yang ada. Ia tetap meyakini bahwa kebijakan mutasi yang diambil sudah sesuai dengan pertimbangan internal pemerintah daerah, walaupun BKN mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang berlaku.