Dia pun meminta agar Aparat Hukum turun melakukan penyelidikan terhadap penggunaan dana di Kantor Dinas Kominfo Soppeng.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kanaruddin, saat ditemui sejumlah pemilik perusahaan media di ruangannya berdalih bahwa anggaran media online yang di sepakati sebelumnya didalamnya terdapat juga anggaran advetorial adat Pattaungen.
“Sebelumnya kami tidak tau bahwa anggaran media online digabung dengan anggaran advetorial. Nanti setelah keluar DPA nya dari PPKD ternyata gabung,” dalih dia.
Kanaruddin menyebut anggaran advetorial untuk kegiatan adat Pattaungen kemarin kisaran 20juta lebih yang ditayangkan disalah satu Televisi.
“Jadi anggaran yang kurang lebih 100 juta yang diperuntukkan untuk anggaran media online didalamnya juga terdapat anggaran advetorial. Sehingga kalau dikurang anggaran media online dengan anggaran advetorial tentunya tidak cukup untuk dibayarkan untuk media online yang berkisaran kurang lebih 50 media yang sudah diajak kerjasama melalui e-katalog,” kata dia.
“Untuk itu, untuk mengakomodir pembayaran media online yang kurang lebih 50, maka dengan salah satu cara pembayaran untuk bulan Desember dikurangi menjadi 500 ribu, yang seharusnya satu juta berdasarkan kontrak melalui e-katalog,” tutupnya. (d11/dlk/shg)
