PINRANG DELIK.ID — Setelah disoroti terkait dugaan pemotongan anggaran publikasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang oleh pegiat anti korupsi, mulai redup.
Dugaan pemotongan diduga berkisar 20-50 persen setiap item kontrak dengan media dinilai kantong mencari keuntungan semata bagi oknum tertentu, oleh Koordinator Indonesia Timur Coruption Watch (ITCW).
“Ini harus ada perbaikan. Kita desak Humas DPRD Pinrang diganti. Ini ulah oknum tetapi secara langsung berefek ke lembaga legislatif,”terang Koordinator Indonesia Timur Coruption Watch (ITCW), Jasmir L. Lainting, hari minggu lalu.
Ia menambahkan, harusnya tupoksi di bagian humas ini sebagai jembatan komunikasi keluar sebagai aktifitas dan program legislatif bukan dimanfaatkan untuk mencari keuntungan.
