Tak Dapat Dana BLT & PKH, Ratusan Warga Datangi DPRD Tanjungbalai
Terkuak Data Bansos Digunakan Sejak Thn 2011

TANJUNGBALAI, DELIK.ID —
Ratusan warga dari 6 (enam) Kecamatan dikota Tanjung Balai yang tidak mendapat bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dinas Sosial menggrudak kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjung Balai, hingga digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (13/5) sekitar pukul 10.00 Wib.

Rapat dengar pendapat yang digelar anggota Dewan dari lintas partai, dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Tanjung Balai, Tengku Eswin, didampingi Ariston Sihaloho, Antoni Darwin akrab disapa Anton King, Teddy Erwin dan lainnya. Turut hadir dalam RDP tersebut, Kadis Sosial M Idris SH, para camat, lurah perwakilan kantor pos dan masyarakat dari enam kecamatan.

Seorang itu bernama Yulia beralamat di Jalan Pattimura, Kel. Pantai Burung, Kec. Datuk Bandar, mengaku, sudah pernah memasukkan data-data ptibadi ke Dinas Sosial, namun sayangnya hingga sampai saat ini bantuan itu tidak pernah diterimanya., Jelasnya.

” Bapak-bapak Wakil rakyat terhormat, tolong kalian turun langsung kelapangan, jangan hanya mendengar namun tidak mengetahui siapa yang dapat siapa tidak, karena kita yang setiap hujan turun, rumahnya bocor, kita tidak dapat PKH dan BLT dari pendemi Covid 19. Sedangkan rumah yang bagus dapat bantuan dimana keadilan itu “, Jelasnya.

Untuk itu kata Yulia lagi, kita minta anggota DPRD turun ke lapangan melihat siapa yang menerima dan siapa yang tidak,” Ini semua dilakukan agar  penyaluran bantuan dari Pemerintah memang tepat sasaran dan tidak suka-suka petugas dalam melakukan pendataan “, Ucapnya.

Ditimpali warga yang lainnya,” Bapak dewan yang terhormat, apakah gara-gara bantuan ini,” Kita harus ke jakarta menjumpai bapak Presiden yaitu Joko Widodo, maka tolonglah kami yang memang benar-benar susah ini.

Mendengar aspirasi masyarakat tersebut, Ariston Sihaloho angkat bicara dengan mengatakan bahwa, adanya data warga kota Tanjung Balai yang tidak akurat, baik itu LKPJ yang dibacakan Walikota sebesar 37 ribu Kepala Keluarga lebih, sedangkan data Dinas Sosial 48.000 Kepala Keluarga dan ini menimbulkan tanda tanya, Katanya berapi api.

Related posts