Hal itu dibenarkan Sekretaris Bappeda Parepare, Zulkarnaen. Dia mengungkapkan, Ranperda ini didorong ke DPRD Parepare pada 2018, untuk dimulai baru, bukan lagi revisi.
“Sudah disepakati Ranperda RTRW harus dicabut dan prosesnya dimulai dari awal kembali. Kami di Parepare, perubahan dari pusat itu jadi revisi, tapi bukan pemutihan kebijakan. Harus sesuaikan dengan RTRW nasional dan provinsi,” ingat Zulkarnaen.
Parepare, kata Zulkarnaen, menyesuaikan dengan program Nawacita pemerintah pusat dan struktur ruang penetapan kawasan strategis nasional yang ada di Parepare termasuk rel kereta api.
“Jadi sebenarnya proses sudah lama. Lebih bagus kalau mau percepatan adalah jalan bersamaan. Dokumen penting harus persetujuan gubernur,” lanjut Zulkarnaen.
Di Parepare, tambah Zulkarnaen lagi, ada 14 persuratan atau dokumen harus disiapkan. Nah, salah satu langkah percepatan adalah persetujuan isi Ranperda.
Terkait hambatan dari daerah tetangga soal tapal batal, Zulkarnaen menyarankan, agar dipertegas bahwa peta RTRW adalah pemanfaatan ruang bukan membahas peta batas wilayah.
“Jadi untuk meyakinkan bupati daerah tetangga menandatangani dokumen, pertegas bahwa peta RTRW itu bukan peta batas wilayah, tapi peta fungsi pemanfaatan ruang. Supaya ada kesepakatan bersama antar daerah terkait fungsi pemanfaatan ruang di peta RTRW itu,” saran Zulkarnaen. (k13)
