PAREPARE, DELIK.ID—Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog RI, Ahmad Rizal Ramadhani, turun langsung meninjau sekaligus menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Jumat (13/11/2026).
Bantuan pangan untuk alokasi Oktober, November, dan Desember 2026 tersebut menyasar masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4. Data penerima ditetapkan berdasarkan data by name by address dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Ia mengatakan, penambahan alokasi bantuan pangan pada akhir tahun ini memiliki tiga tujuan utama, yakni mengantisipasi dampak fenomena El Nino, menghadapi musim paceklik, serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Bantuan ini secara khusus ditambahkan oleh Bapak Presiden pada akhir tahun ini dengan tiga tujuan utama. Pertama, untuk menghadapi kondisi El Nino. Kedua, menghadapi musim paceklik. Ketiga, membantu masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru,” ujar Rizal saat diwawancara oleh jurnalis Delik.Id.
Ia menjelaskan, sepanjang 2026 pemerintah telah menyalurkan bantuan pangan selama delapan bulan dari total 12 bulan. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga daya tahan masyarakat rentan agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pangan.
Rizal memastikan penyaluran bantuan pangan pemerintah diperpanjang hingga 31 Desember 2026. Kebijakan itu merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya menjaga ketahanan pangan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjelang akhir tahun.
Dengan diperpanjangnya masa penyaluran hingga akhir Desember 2026, Ia mengimbau masyarakat penerima manfaat agar tidak khawatir kehilangan hak bantuan pangan.
“Jadi, masyarakat tidak perlu panik ataupun khawatir karena penyaluran bantuan pangan ini sudah diperpanjang hingga akhir Desember,” jelasnya.
Selain memastikan kelancaran penyaluran bantuan pangan, Bulog juga memperketat pengawasan terhadap peredaran beras pemerintah di pasaran. Pengawasan tersebut mencakup beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), beras bantuan pangan, hingga beras premium Bulog.
Rizal mengungkapkan, pihaknya telah membentuk tim khusus untuk menertibkan distribusi beras pemerintah sekaligus mencegah praktik penyimpangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Bahkan, Bulog telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan sejumlah pihak yang diduga melakukan pelanggaran kepada aparat penegak hukum.
“Sudah ada beberapa orang yang kami tindak dan laporkan kepada pihak berwajib, khususnya jajaran Polri, saat ini kasus tersebut sedang dalam proses penyidikan untuk ditindaklanjuti melalui proses hukum,” tegasnya.
Terkait isu dugaan pengurangan berat beras SPHP yang beredar di pasaran, Rizal memastikan setiap proses pengemasan di gudang Bulog telah melalui pemeriksaan dan pengawasan kualitas secara ketat.
Ia menegaskan, setiap kemasan beras SPHP yang keluar dari gudang Bulog memiliki berat minimal 5 kilogram. Bahkan, dalam proses pengemasan, berat beras sengaja dilebihkan hingga berkisar 5,01 kilogram sampai 5,2 kilogram.
“Jadi, tidak boleh ada kemasan yang beratnya kurang dari 5 kilogram ketika keluar dari gudang Bulog,” katanya.
Menurut Rizal, potensi penyimpangan dapat terjadi ketika beras telah berpindah tangan ke tingkat pengecer maupun mitra Rumah Pangan Kita (RPK). Kondisi tersebut menjadi perhatian Bulog karena proses penanganan beras di tingkat mitra berada di luar pengawasan langsung gudang Bulog.
Meski demikian, ia memastikan tim khusus Bulog akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat terkait dugaan kecurangan dalam distribusi maupun penjualan beras pemerintah.
Bulog pun mengimbau masyarakat agar turut mengawasi peredaran beras pemerintah dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi penyimpangan di lapangan.(*)
