PAREPARE, DELIK.ID– Pemerintah Kota Parepare serius menyikapi persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang belakangan memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, memimpin rapat monitoring dan evaluasi (Monev) terkait penyaluran BBM dan LPG di Kota Parepare, Senin (14/9/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Kantor Sekretariat Daerah Kota Parepare dan dihadiri Wakil Wali Kota Parepare, Ketua DPRD Parepare, jajaran Forkopimda, serta pihak Pertamina dan Hiswana Migas.
Dalam waktu bersamaan, Pemkot Parepare juga mengikuti melalui Zoom rapat Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan terkait monitoring dan evaluasi penyaluran BBM dan LPG tingkat Provinsi Sulsel yang dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Selatan.
Monev tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM dan LPG di tengah keluhan masyarakat terkait antrean panjang di sejumlah SPBU.
Dalam rapat, pihak Pertamina mengklaim telah melakukan sejumlah langkah penanganan. Salah satunya dengan mengusulkan penambahan kuota harian BBM ke wilayah Parepare melalui Pertamina Area Makassar.
“Kita sudah usulkan ke area Makassar. Mudah-mudahan ada penambahan suplai ke area terminal kita di Parepare,” ungkap pihak Pertamina dalam rapat tersebut.
Selain mengusulkan penambahan suplai, Pertamina juga mengaku telah menurunkan personel untuk melakukan monitoring dan pemantauan langsung di setiap SPBU.
Langkah pengawasan juga diarahkan untuk mengantisipasi adanya kendaraan yang diduga melakukan pembelian BBM subsidi secara berulang atau menjadi pelansir.
Pihak Pertamina Parepare meminta pengelola SPBU segera melaporkan nomor polisi kendaraan yang diduga melakukan aktivitas tersebut agar dapat ditindaklanjuti.
Sementara itu, Wali Kota Parepare Tasming Hamid meminta Pertamina kembali mengevaluasi kebutuhan BBM masyarakat dan menambah kuota, khususnya BBM jenis Pertalite.
Menurut Tasming, penambahan kuota yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu mengatasi antrean yang masih terjadi di sejumlah SPBU.
“Kita berharap Pertamina mengusulkan lagi tambahan kuota BBM di Parepare. Meski ada tambahan sekian persen, tapi faktanya kita lihat masih banyak antrean di SPBU,” ujar Tasming Hamid.
Ia juga meminta agar dilakukan pendataan ulang terhadap kebutuhan BBM di Kota Parepare. Menurutnya, data kebutuhan yang akurat penting untuk menentukan kuota yang benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Tasming menilai persoalan kebutuhan BBM di Parepare tidak bisa hanya dilihat berdasarkan jumlah kendaraan masyarakat setempat. Sebab, posisi Parepare sebagai kota lintasan membuat kendaraan dari luar daerah turut mengisi BBM di wilayah tersebut.
