“Terkait perannya, kami masih dalami. Sementara ini, penyidik masih akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan saksi ahli pertambangan,” tambahnya.
Selain oknum anggota DPRD, penyidik Polresta Mamuju juga mengonfirmasi telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) serta aparat desa setempat.
Langkah ini diambil karena diduga adanya jaringan yang cukup luas dalam praktik tambang tak berizin yang telah digerebek sejak 27 April 2026 lalu.
Dalam operasi penggerebekan sebelumnya, polisi telah mengamankan sejumlah alat berat yang digunakan untuk mengeruk tanah dan bebatuan di lokasi tambang.
Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Ferdyan Indra Fahmi, menegaskan bahwa penanganan kasus ini memerlukan ketelitian tinggi karena masuk dalam kategori tindak pidana khusus (tipidsus) yang melibatkan berbagai regulasi undang-undang yang saling bersinggungan.
“Kami mohon waktu karena ini penanganannya berkaitan dengan tindak pidana khusus dan banyak undang-undang terkait yang saling bersinggungan. Saat ini kami masih memproses hal tersebut,” tegas Kombes Pol Ferdyan pada Selasa (12/5/2026).
Hingga saat ini, publik masih menantikan perkembangan lebih lanjut mengenai siapa saja aktor intelektual di balik aktivitas pertambangan yang telah beroperasi secara ilegal di wilayah Kalumpang dan Bonehau tersebut.
