KUALA LUMPUR, DELIK.ID— Dosen Fakultas Bisnis Institut Andi Sapada sekaligus Ketua Prodi S1 Manajemen, Dr. Fandy Putra Bakhtiar Tijjang, SE., MM, tampil sebagai pembicara dalam forum ilmiah internasional di Malaysia. Presentasinya memantik diskusi hangat di kalangan akademisi lintas negara, khususnya terkait konsep tata kelola pemerintahan berbasis pendekatan pasar.
Dalam pemaparannya, Dr. Fandy menegaskan bahwa governance tidak berbeda jauh dengan pengelolaan pasar. Menurutnya, masyarakat harus diposisikan sebagai pelanggan kebijakan. “Kebijakan publik wajib dirancang berbasis kebutuhan, persepsi, dan pengalaman publik, bukan semata kepentingan administratif,” tegasnya, Jumat, 30 Januari 2026.
Ia menyoroti persoalan klasik dalam perumusan kebijakan publik, yakni kesenjangan komunikasi antara data dan pengambil keputusan. Data teknis yang valid kerap gagal diterjemahkan menjadi kebijakan yang aplikatif. Di titik inilah pendekatan pemasaran dinilai penting, dengan mengemas data menjadi insight, narasi, dan proposisi nilai kebijakan.
Putra Prof. Bakhtiar Tijjang itu juga menekankan pentingnya shared value dan regional branding governance. Dengan tantangan kebijakan yang relatif serupa di kawasan ASEAN, framework yang ia tawarkan dinilai potensial menjadi rujukan harmonisasi layanan publik, digital governance, hingga peningkatan kepercayaan publik lintas negara.
Menjawab resistensi birokrasi dan tantangan teknologi digital, Dr. Fandy mendorong penerapan market-driven governance yang adaptif, beretika, dan akuntabel. Ia mengingatkan potensi penyalahgunaan data oleh elite politik, sehingga diperlukan regulasi tegas dan pengawasan independen. “Teknologi hanya efektif jika dibarengi literasi digital dan komitmen etis,” pungkasnya. ( D11)
