LUWU, DELIK.ID – Najamudin, Ketua Komunitas Warga Lingkar Tambang (KWLT), memberikan tanggapan terkait aksi yang dilakukan Aliansi Anak Adat Rante Balla di area operasional PT Masmindo Dwi Area (MDA) pada Jumat (8/8/2025).
Menurutnya, tuduhan bahwa perusahaan tidak memberdayakan tenaga kerja lokal perlu dilihat secara proporsional dan berbasis fakta lapangan.
Ia menyebut, selama ini PT Masmindo Dwi Area telah melakukan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat setempat, baik dalam bentuk perekrutan tenaga kerja lokal, pelatihan keterampilan, maupun program pengembangan ekonomi desa.
“Kami disini terus melihat dan update terkait Masmindo. Perusahaan sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan desa untuk memastikan tenaga kerja lokal menjadi prioritas. Data di kami juga menunjukkan mayoritas pekerja berasal dari wilayah sekitar tambang, ya termasuk rante balla,” ujarnya.
Najamudin menambahkan, proses perekrutan memang mengikuti prosedur ketat yang bertujuan memastikan kompetensi dan kualifikasi pekerja. Hal ini bukan untuk menghambat warga lokal, melainkan agar keselamatan dan produktivitas kerja tetap terjamin.
“Tambang adalah industri dengan risiko tinggi. Semua pekerja harus memenuhi standar keselamatan dan keterampilan tertentu. Justru itu sebabnya, perusahaan menyediakan pelatihan gratis agar warga lokal siap bersaing,” jelasnya.
Menurutnya, sejak awal operasional, PT Masmindo Dwi Area telah memfasilitasi pelatihan operator alat berat, mekanik, hingga program kewirausahaan yang diikuti ratusan pemuda desa lingkar tambang. Beberapa di antaranya bahkan sudah membuka usaha sendiri dengan modal dan pendampingan dari perusahaan.
“Kalau bicara pemberdayaan, kita harus lihat dari hasil-hasil ini, bukan hanya dari jumlah orang yang langsung direkrut. Bicara rekrutmen juga, kebanyakan juga masyarakat dan pemuda lingkar tambang kok,” tegas Najamudin.
KWLT juga menyoroti adanya narasi yang seolah menutup mata terhadap program pemberdayaan non-tenaga kerja. Najamudin mencontohkan bantuan peralatan pertanian, perkebunan, pendirian koperasi desa, serta dukungan untuk kegiatan pendidikan dan kesehatan yang dibiayai perusahaan.
