Akmal juga meminta, para kepala daerah enam kabupaten di Sulbar dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan stunting.
“Saya mau mengajak seluruh kepala daerah untuk ikut bersama mengarahkan anggaran untuk mengatasi stunting,” kata Akmal.
Anggota VI BPK RI, Dr Pius Lustrilanang,
mengatakan BPK memiliki tugas strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan, dengan mengawal dan mengawas program daerah.
Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK RI memberikan manfaat dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Secara nasional hasil pemeriksaan mengalami peningkatan begitu juga di Sulbar.
“Dari hasil pemeriksaan seluruh entitas pemda dari 2017 sampai 2021 selalu mendapat WTP, yg
Ini artinya ada pencapaian baik tata kelola keuangan negara di seluruh wilayah Sulbar,” tutupnya. (rls)
