“Tentu ide ini kita minta dibahas kelanjutannya. Kita biasa bermasalah di aturan. Tapi ide seorang kepala daerah seperti Pak Taufan Pawe tentu sudah ada dasar-dasar yang bisa kita lakukan. Beliau ini orang hukum jadi paham sekali. Kalau saya bukan orang hukum jadi saya harus belajar dari beliau,” jelasnya.
Sementara Wali Kota Parepare, Taufan Pawe menjelaskan, dana Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan salah satu solusi dalam menangani inflasi agar rendah dan terkendali.
Berdasarkan regulasi, lanjut TP sapaan akrabnya, pemerintah daerah harus menyiapkan dana BTT minimal 5% dan maksimal 10 % dalam penyusunan APBD. Dana BTT itu bisa diperuntukan jika ada kejadian-kejadian yang bisa mengancam inflasi di daerah.
“Begitu banyak dana BTT di provinsi. Ayo kita sinergitaskan ke daerah tingkat dua yang mana kemampuan daya beli masyarakat terancam. Ini bisa menjadi modal dasar untuk aktif, massif, terstruktur mengendalikan harga pasar,” katanya.
Ketua DPD I Golkar Sulsel berharap, rapat Tim Pengedalian Inflasi Daerah (TPID) selanjutnya dihadiri Forkopimda terkait. Mengingat, inovasi-inovasi yang lahir tidak sebatas konsep yang bisa menghambat pada saat implementasi.
“Dengan kita intervensi BTT itu secara terukur, maka saya yakin inflasi 24 kabupaten kota ini bisa rendah dan terkendali. Kita bisa menjadi penyangga nasional dalam tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu sendiri,” pungkasnya.(*)
