PINRANG DELIK.ID-Dugaan pemotongan anggaran publikasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang terus disorot.
Dugaan pemotongan yang diduga berkisar 20-50 persen setiap item kontrak dengan media ini dinilai kantong mencari keuntungan semata bagi oknum tertentu.
“Ini harus ada perbaikan. Kita desak Humas DPRD Pinrang diganti. Ini ulah oknum tetapi secara langsung berefek ke lembaga legislatif,”terang Koordinator Indonesia Timur Coruption Watch (ITCW), Jasmir L. Lainting, Minggu (21/11/2021).
