Kepala BPS Parepare, Guruh Wahyu Martopo mengungkapkan, data tersebut diambil dari hasil survei Susenas BPS yang menunjukkan tingkat kemiskinan di Parepare terjadi penurunan, kini hanya 5,26 persen dari total penduduk.
Besar kecilnya jumlah penduduk miskin kata Guruh Wahyu, sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan yang mengalami peningkatan berdasarkan pengeluaran perkapita penduduk miskin setiap bulannya.
“Berdasarkan perubahan garis kemikisnan, tahun 2013 pengeluaran perkapita masyarakat miskin di 2013 adalah Rp 248.270, lalu di 2014meningkat menjadi Rp 256.303 atau 3,24 persen. Tahun 2015 naik lagi menjadi Rp 270.508 atau 5,54 persen. Tahun 2016 naik lagi menjadi Rp 281.951 atau 4,23 persen. Tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 292.685 atau 3,81 persen. Tahun 2018 juga sama meningkat menjadi Rp 308.337 atau 5,35 persen, dan terakhir tahun 2019 meningkat cukup signifikan menjadi Rp 328.839 atau 5,03 persen,” papar Guruh Wahyu.
Berdasarkan grafik, persentase penduduk miskin di Parepare lebih rendah dibandingkan di Sulawesi Selatan. Parepare 5,26 persen sedangkan Sulsel 8,69 persen.
Pencapaian penurunan angka kemiskinan di Parepare sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari besaran angka kemiskinan di Provinsi Sulsel, yakni Parepare 5,26 persen dan Sulsel 8,69 persen di akhir tahun 2019. Demikian juga setiap tahunnya dari 2013 sampai 2019 Parepare lebih rendah,” tandas pria berkacamata ini.
Ditempat lain Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe mengatakan, turunnya angka kemiskinan tidak terlepas dari kerja nyata dan komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan Parepare sebagai Kota Industri Tanpa Cerobong Asap.
Visi ini berkonsep teori telapak kaki dengan mengandalkan sektor jasa, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun kepariwisataan. (k13)
