PAREPARE, DELIK.ID – Ketua DPRD Kota Parepare, Andi Nurhatina Tipu dan Kepala Kejakasaan Negeri (Kajari) Parepare, Amir Syarifuddin sepakat mendukung program Parepare Berantas (Retas) Hoax Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Parepare.
Dukungan kedua anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Parepare ini disampaikan usai tampil sebagai narasumber dalam program Talkshow Retas Hoax di Studio TV Peduli, Selasa 10 Desember 2019.
Nurhatina mengatakan, persoalan hoax harus disikapi secara serius oleh pemerintah daerah mengingat dampak yang ditimbulkan sangat merugikan. Hoax kata dia, berpotensi mengganggu jalannya kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Ini adalah langkah bagus bagaimana kita memerangi dan menangkal berita-berita hoax yang banyak beredar di masyarakat, khususnya di media social. Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Dinas Kominfo Parepare melalui program Parepare Berantas Hoax,” kata Nurhatina.
Ia menghjmbau agar masyarakat tidak mudah terpengaruh pemberitaan atau informasi yang beredar yang kebenarannya masih simpang siur.
“Apalagi jika informasinya menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat,” ujar Nurhatina.
Hal serupa juga ditegaskan Kajari Parepare, Amir Syarifuddin. Ia mengatakan, Kejaksaan Negeri Parepare dalam waktu dekat akan membuat program “Jaksa Menyapa’ yang ditujukan untuk membantu masyarakat mendapatkan layanan informasi, termasuk dalam layanan penanganan informasi hoax.
Program ini akan dikerjasamakan dan disinergikan dengan Program Retas Hoax Dinas Kominfo Parepare dalam bentuk kegiatan Talkshow di TV Peduli dan Radio Peduli.
“Kami menyatakan mendukung program Parepare Berantas Hoax Dinas Kominfo Parepare. Program ini sangat penting dan karena itu dalam waktu dekat Insha Allah akan ada Program Jaksa Menyapa yang akan disinergikan dengan Program Parepare Berantas Hoax,’ kata Amir.
Talkshow Retas Hoax LPPL TV Peduli edisi Selasa, 10 Desember juga dihadiri pimpinan Harian Pare Pos, Andi Mulyadi yang banyak mengupas peran media dalam memajukan pembangunan daerah.
Sebelumnya, dukungan terhadap pelaksanaan Program Retas Hoax Diskominfo Parepare juga dinyatakan oleh Kapolres Parepare, AKBP Budi Susanto, dan Dandim 1405/Mallusetasi, Lelkol Kav. Ali Syahputra Siregar.
Menurut Kapolres, mengedukasi masyarakat untuk memberantas hoaks harus dimulai sejak dini. Diawali dari pelajar di sekolah, serta perlunya penyampaian informasi bahaya hoaks secara masif.
“Kita perlu mengedukasi masyarakat mulai dari pelajar dan pemuda, dan mengingatkan mereka bahwa jarimu harimaumu. Bukan lagi mulutmu harimaumu. Untuk itu, perlu juga digalakkan Babinkamtibmas, dan kita bersama-sama turun ke sekolah,” imbuh Kapolres.
Dukungan sama diungkap Dandim 1405 Mallusetasi, Ali Syahputra. Dandim menekankan, sesuai arahan Presiden RI, sinergitas harus diciptakan di daerah untuk percepatan pembangunan.
“Karena itu, kami dukung penuh semua kegiatan Pemkot. Termasuk kampanye anti hoaks. Prajuri TNI pun tidak boleh sebarkan informasi yang tidak benar, karena itu hoaks,” tegas Dandim.
Dandim bahkan menyatakan siap turun ke sekolah untuk bersama-sama Diskominfo dan stakeholders lainnya mensosialisasikan gerakan anti hoaks. Termasuk mengedukasi tentang bela negara, etika, karakter, kepemimpinan, dan kebersamaan. (D11)
