Menurut Jusvari, pembenahan infrastruktur di lingkungan warga sangat krusial. Selain memperlancar mobilitas harian, kualitas infrastruktur yang baik berbanding lurus dengan peningkatan perekonomian warga Bacukiki.
Selain isu infrastruktur, persoalan pendataan bantuan sosial (bansos) terkait tingkat kesejahteraan (desil) menjadi sorotan utama warga. Jusvari mengungkapkan bahwa keluhan mengenai data desil yang tidak sesuai realitas di lapangan tidak hanya terjadi di Bacukiki, tetapi hampir di seluruh wilayah Kota Parepare.
Banyak warga yang tergolong kurang mampu dan membutuhkan bantuan justru tidak tercover karena penetapan status desil yang dinilai tidak akurat.
“Masalah desil ini bukan lagi hanya aspirasi Dapil Bacukiki, melainkan masalah bersama masyarakat Kota Parepare. Ini menjadi tugas pokok kami di DPRD untuk terus membangun komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Daerah guna memperjuangkan dan mencarikan solusi terbaik agar bantuan sosial tepat sasaran,” pungkasnya.
