PAREPARE, DELIK.ID—Perum Bulog Cabang Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), menggelar sosialisasi dan evaluasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bersama 150 mitra Rumah Pangan Kita (RPK).
Kegiatan yang berlangsung di Lagota Cafe tersebut bertujuan memastikan penyaluran beras SPHP berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran hingga ke tangan masyarakat, Selasa (3/11/2026)
Dalam kegiatan itu, Bulog turut menggandeng Polres Parepare dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare untuk memberikan pemahaman kepada para mitra terkait aturan distribusi beras SPHP serta konsekuensi hukum apabila ditemukan pelanggaran.
Pimpinan Cabang Bulog Parepare, Rahmi Mangerang, mengatakan sosialisasi dan evaluasi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap mitra RPK yang terlibat dalam penyaluran beras SPHP.
Menurutnya, setiap mitra wajib mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Di antaranya tidak melakukan pengoplosan atau mencampur beras SPHP dengan beras jenis lain, tidak mengemas ulang, serta tidak menjual beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Kami terus melakukan evaluasi RPK agar SPHP yang sampai di masyarakat betul-betul sesuai. Alhamdulillah hingga saat ini belum ada RPK yang kami dapatkan melakukan pelanggaran,” kata Rahmi.
Ia menjelaskan, dalam mekanisme penyaluran saat ini, setiap mitra RPK di wilayah dalam pasar mendapatkan kuota maksimal 1 ton per pekan. Sementara itu, untuk RPK yang berada di luar pasar, alokasi penyaluran ditetapkan sekitar 500 kilogram per pekan.
Dengan jumlah mitra mencapai 150 RPK yang tersebar di 22 kelurahan di Kota Parepare, Bulog menilai evaluasi dan pengawasan secara berkala penting dilakukan agar distribusi beras SPHP tetap berjalan sesuai aturan.
“RPK di Parepare cukup besar ya, ada 150 RPK. Maka dari itu kami terus melakukan pengawasan ketat. Kami tidak ingin terjadi ada RPK yang mengoplos SPHP atau menjual di atas HET,” pungkasnya .
Melalui kegiatan sosialisasi dan evaluasi tersebut, Bulog Parepare berharap seluruh mitra RPK semakin memahami tanggung jawabnya dalam menyalurkan beras SPHP. Dengan demikian, program stabilisasi pasokan dan harga pangan dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat.(*)
