Dia mengungkapkan tentang hasil rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Pemerintah pada 28 Agustus 2024, yang intinya honorer akan diselesaikan tahun ini.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah sudah membuat sejumlah regulasi agar honorer bisa diselesaikan akhir Desember 2024.
Aba mengungkapkan tahun ini formasi PPPK yang tersedia sebanyak 1,2 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 800 ribu untuk pemda.
“Sebenarnya kuota kebutuhan PPPK 2024 sebanyak 2,3 juta. Namun, yang diusulkan Pemda hanya 800 ribu karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah, ” terang Aba.
Menurut Aba, KemenPAN-RB telah menetapkan formasinya sesuai usulan Pemda. Hampir seluruh usulan Pemda disetujui KemenPAN-RB dengan harapan target penyelesaian honorer tuntas akhir tahun ini.
Namun karena kuota yang tersedia hanya 800 ribu, maka honorer yang tidak mendapatkan formasi akan diarahkan ke PPPK paruh waktu.
Gajinya disesuaikan dengan pendapatan yang diterima honorer saat ini. “Honorer yang sudah bekerja saat ini tetap dipekerjakan dan diangkat PPPK penuh waktu serta paruh waktu. Mereka semua juga diberikan NIP,” tegasnya.
Dia menekankan, ketika Pemda sudah punya kemampuan untuk mengangkat PPPK penuh waktu, maka yang ASN paruh waktu dinaikkan statusnya. Mereka menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes kembali.
Sementara PPPK paruh waktu tetap diberikan NIP, tetapi gajinya tidak akan membebani APBD. Ketika sudah ada peningkatan fiskal bisa diangkat penuh waktu tanpa tes. (d11/dlk#)
