Prof. Zudan menegaskan peluang pembukaan untuk Pemprov tetap terbuka. BKN juga menawarkan solusi berupa pengembalian pejabat yang dinonaktifkan ke jabatan semula atau ke jabatan fungsional setara.
Ketua DPRD Sulbar Dr. Hj. Amalia Fitri Aras mengapresiasi langkah BKN.
“Kami bersyukur layanan ASN di 6 kabupaten sudah dibuka. Ini sangat membantu kelancaran administrasi kepegawaian di daerah,” ujarnya.
DPRD Sulbar berharap pendampingan BKN berlanjut agar layanan ASN Pemprov Sulbar juga segera dibuka, sehingga seluruh pelayanan kepegawaian bisa kembali normal. (D11)
