Tak hanya itu, persoalan pajak dan potensi denda juga ikut “diseret” dalam perdebatan panas tersebut. Ia menilai ada celah administrasi yang berpotensi merugikan daerah jika tidak segera ditindak.
“Kalau prosedur tidak dijalankan, denda tidak bisa ditagih. Ini yang kami curigai, jangan sampai ada pembiaran,” tegas Afis.
Isu janji penyerapan tenaga kerja hingga 1.500 orang juga tak luput dari sorotan. Sejumlah pihak menilai klaim tersebut perlu dibuktikan, bukan sekadar janji manis di tengah polemik yang belum tuntas.
RDP ini menjadi panggung terbuka konflik kepentingan di Barru. Di satu sisi, investasi diharapkan membawa manfaat ekonomi. Namun di sisi lain, desakan transparansi dan penegakan hukum kian menguat.
Kini, publik menunggu sikap tegas DPRD Barru: berdiri di pihak kepentingan rakyat, atau membiarkan polemik ini terus membara. ( D11)
