Selain pencopotan Dewas, perhatian publik juga tertuju pada dugaan jual beli jabatan yang mencuat pasca-Pilkada. Praktik semacam ini dianggap merusak integritas sistem pemerintahan dan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan penjabat wali kota yang baru.
Mantan Sekretaris Daerah Kota Parepare, Mustafa A. Mappangara, yang kini menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan pasangan Tasming Hamid-Hermanto (TSM-MO), mengakui adanya kabar tak sedap ini.
Ia berjanji akan menelusuri isu tersebut untuk memastikan bahwa semua proses pemerintahan berjalan sesuai aturan.
“Jika ada dugaan jual beli jabatan, hal ini perlu diinvestigasi secara serius oleh pihak berwenang. Transparansi dan keadilan harus ditegakkan, dan masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan untuk mencegah praktik korupsi seperti ini,” tegas Mustafa.
Kedua isu ini menjadi ujian bagi Pemerintah Kota Parepare dalam menjaga akuntabilitas dan integritas tata kelola pemerintahan.
Bungkamnya pemerintah dalam menanggapi kritik hanya akan memperburuk kepercayaan masyarakat.
DPRD dan elemen masyarakat mendesak pemerintah untuk segera menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul, memastikan transparansi, dan mencegah persoalan ini semakin berlarut-larut.
Polemik ini menjadi sinyal bahwa Parepare membutuhkan reformasi mendasar dalam tata kelola pemerintahan demi memastikan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas tetap menjadi prioritas utama. (d11/dlk#)
