PAREPARE, DELIK.ID – Sejumlah kebijakan yang diambil oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare, Akbar Ali, menuai kritik keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parepare.
Kebijakan-kebijakan tersebut dinilai melawan aturan dan tidak memihak pada kepentingan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.
Kondisi ini memicu reaksi keras dari anggota DPRD Parepare, Rudi Najamuddin, yang bahkan mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera mengganti Akbar Ali dari jabatannya sebagai Pj Wali Kota Parepare.
Rudi Najamuddin, yang merupakan anggota Fraksi Persatuan Bintang Demokrasi DPRD Parepare, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan Akbar Ali yang dianggap tidak memikirkan nasib masyarakat kecil.
Salah satu kebijakan yang paling mendapat sorotan adalah Peraturan Walikota (Perwali) terkait alokasi 57 titik yang diperuntukkan bagi dua perusahaan retail besar di Parepare.
Menurut Rudi, kebijakan ini justru mengancam keberlangsungan hidup pedagang kaki lima dan pelaku usaha kecil menengah yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat.
“Dia (Pj Wali Kota) membuat Perwali tentang 57 titik retail. Dia tidak berpikir tentang nasib masyarakat Parepare, yang hidupnya bergantung pada usaha kecil dan menengah,” ungkap Rudi kepada awak media. (31/8/2024)
Rudi menilai bahwa kebijakan tersebut adalah bentuk ketidakpedulian pemerintah terhadap masyarakat kecil, dengan membuka peluang besar bagi pengusaha retail untuk mendominasi pasar, yang justru bisa mematikan usaha-usaha kecil yang ada.
“Ketika masa tugasnya habis, dia (Pj Wali Kota) kembali ke Jakarta, kita yang susah di Parepare,” tambahnya.
Rudi juga menegaskan bahwa setelah DPRD Parepare periode 2024-2029 dilantik, pihaknya akan mendesak agar kebijakan-kebijakan yang merugikan usaha kecil menengah segera diubah.
“Tidak boleh seperti ini. Kebijakan itu menghancurkan pedagang kaki lima. Kita harus memprioritaskan masyarakat Parepare,” tegasnya.
