“Kami berharap agar pengisian LHKPN dapat selesai secepatnya sebelum pelantikan dilakukan,” katanya.
Selain itu, Kadir juga menekankan pentingnya kelengkapan administrasi lainnya, seperti fotokopi KTP, KK, kartu BPJS, NPWP, KIA, surat keterangan anak yang berusia 21 tahun, serta surat tanda lulus sementara kuliah.
“Semua ini diperlukan untuk pemenuhan hak keuangan anggota DPRD,” jelasnya.
Dia juga menyebutkan bahwa hak keuangan harus dilengkapi lebih awal agar gaji dan tunjangan anggota DPRD dapat dibayarkan oleh negara segera setelah pelantikan.
Kadir juga menjelaskan bahwa rakor ini juga membahas komunikasi dan informasi terkait persiapan pelantikan, yang kemudian diwujudkan dalam sebuah grup WhatsApp (WAG) yang dibuat khusus untuk 25 caleg terpilih guna memudahkan koordinasi informasi.
Selain itu, pakaian dinas untuk pelantikan juga menjadi salah satu yang dibahas dalam rakor tersebut.
“Kami juga telah meminta sekretariat DPRD yang menangani hal ini untuk segera memproses lelang pakaian dinas dengan percepatan,” harapnya.
Meskipun begitu, Kadir menyatakan bahwa DPRD masih menunggu hasil putusan resmi dari KPU Parepare terkait dengan penetapan caleg terpilih. “Kami juga terus berkoordinasi dengan KPU,” tandasnya. (dprdpare/dlk**)
