Taufan menginginkan KUA PPAS yang diserahkan berjalan normal dan baik, hingga akhirnya nanti disahkan menjadi Perda APBD 2021.
“Saya ingin sekali berjalan sesuai yang kita harapkan. Tapi jangan fokus naskah KUA PPAS, APBD, karena ada instrumen yang mesti disikapi bijaksana. Batang tubuh APBD 2021 harus mengakomodir secara komprehensif. Itu agar Kota Parepare, selalu terjaga, terproteksi, dan sosial kemasyarakatan berjalan stabil,” pesan Taufan.
Di masa pandemi pun, kata Taufan, ekonomi Parepare cukup menggembirakan, serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup menggembirakan. Bahkan karena prestasi inovasi nasional, Parepare mendapatkan reward Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat senilai Rp55 miliar pada 2021. Reward DID ini adalah yang terbesar di Sulsel. “Itu berkat sinergitas yang baik antara Pemerintah Kota dan DPRD Parepare,” tandas Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ini.
Rapat paripurna dihadiri lengkap oleh pimpinan DPRD Parepare, Ketua Hj Andi Nurhatina Tipu, serta dua Wakil Ketua H Tasming Hamid dan M Rahmat Sjamsu Alam, berikut para anggota DPRD Parepare.
Dari eksekutif hadir Wakil Wali Kota Parepare H Pangerang Rahim, Sekda H Iwan Asaad, serta jajaran Kepala SKPD dan pejabat Pemkot Parepare. (dlk)
