Terkait mekanisme pengawasan berjenjang, Harun menyinggung peran gubernur. Merujuk pada aturan yang ada, pengawasan terhadap pemerintah kabupaten dan kota secara langsung berada di tangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
“Sesuai dengan PP 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Pemerintah Daerah, sebenarnya ada lapis-lapis pengawasan dan pembinaan. Untuk kabupaten/kota pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat,” tuturnya.
Di akhir keterangannya, jenderal bintang satu ini secara khusus menyampaikan apresiasi kepada insan pers. Ia menegaskan pentingnya peran media massa yang objektif dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
“Terima kasih kami untuk teman media yang secara objektif melaksanakan peran jurnalistik sebagai penyeimbang dan kontrol pelaksanaan pemerintahan. Hormat bangga kami,” tutupnya.(*)
