Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
Ia mengapresiasi keterlibatan KPK, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, serta LKPP yang terus memberikan pendampingan dan pengawalan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Bapak Johanis Tanak, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bapak Akhmad Wiyagus, pimpinan BPKP, Kejaksaan Tinggi Sulsel, pimpinan LKPP yang terus melakukan pendampingan dan pengawalan proyek di Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” kata Andi Sudirman.
Andi Sudirman mengungkapkan, komitmen perbaikan tata kelola pemerintahan yang ditandatangani dalam rapat koordinasi tersebut mencakup tiga aspek penting, yakni perencanaan program, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa.
Ketiga aspek tersebut dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan penggunaan anggaran publik dan pelaksanaan berbagai proyek pembangunan sehingga membutuhkan pengawasan yang kuat.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan daerah harus tetap berjalan dengan mengedepankan kualitas pekerjaan serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
“Prinsip kami jelas, pembangunan harus berjalan, kualitas harus dijaga, uang rakyat harus dipertanggungjawabkan, dan tidak boleh ada ruang bagi praktik korupsi,” tegasnya.
Melalui rakor tersebut, diharapkan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta lembaga pengawas semakin kuat dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Kehadiran Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penguatan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam memastikan perencanaan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai aturan. (*)
