MAKASSAR, DELIK.ID – Pemerintah Kota Parepare kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (31/3/2026).
Dokumen LKPD berstatus unaudited tersebut diserahkan langsung oleh Tasming Hamid kepada Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, dalam kegiatan yang berlangsung di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Makassar.
Dalam kegiatan tersebut, Tasming Hamid hadir bersama Ketua DPRD Kota Parepare, Kaharuddin Kadir, serta jajaran pejabat Pemerintah Kota Parepare.
Penyerahan LKPD ini dilakukan secara bersamaan dengan sejumlah pemerintah daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dan turut disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.
Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, menyampaikan bahwa penyampaian LKPD merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah.
Ia menjelaskan, laporan keuangan pemerintah daerah akan melalui proses pemeriksaan oleh BPK untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas.
Usai menyerahkan laporan tersebut, Wali Kota Parepare Tasming Hamid berharap proses audit BPK dapat berjalan lancar dan memberikan hasil terbaik bagi Pemerintah Kota Parepare.
Menurutnya, LKPD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi gambaran nyata bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Laporan keuangan ini kami susun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Ini menjadi bagian dari upaya kami menghadirkan pemerintahan yang terbuka, profesional, dan bertanggung jawab,” kata Tasming.
Tasming menambahkan, Pemerintah Kota Parepare terus berupaya melakukan pembenahan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah agar semakin efektif dan tepat sasaran.
Ia berharap hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dorongan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Semakin baik tata kelola keuangan, semakin besar manfaatnya bagi masyarakat dan pembangunan Kota Parepare,” tutup Tasming. (D11)
