MAKASSAR, DELIK.ID — Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Sulawesi Selatan melakukan silaturahmi dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Jumat (6/3/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua APERSI Sulsel Yasser Latief, Sekretaris Irwan Hasan, Bendahara Sulkifli Ishak Djarre, Ketua OKK H. Darwis Dg Nai, serta para Wakil Ketua yakni Asy’ari Abdullah, H. Rohandi, dan H. Hamid Dg La’lang. Hadir pula pengurus DPP APERSI, H. Akbar Yusuf.
Dalam pertemuan itu, Fahri Hamzah mendorong APERSI Sulawesi Selatan untuk mulai mempelopori pembangunan hunian vertikal di Kota Makassar sebagai solusi atas keterbatasan lahan di kawasan perkotaan.
Menurutnya, konsep hunian vertikal menjadi salah satu langkah strategis untuk menekan perluasan kawasan permukiman ke pinggiran kota, sementara aktivitas ekonomi masyarakat tetap terpusat di wilayah perkotaan.
“Hunian vertikal perlu mulai dikembangkan agar masyarakat tidak terus terdorong ke pinggiran kota, sementara aktivitas dan pekerjaan mereka berada di dalam kota,” ujar Fahri Hamzah.
Ia menilai, pengembangan hunian vertikal dapat membantu menjaga keseimbangan tata ruang kota sekaligus memberikan akses hunian yang lebih dekat dengan pusat kegiatan ekonomi.
Menanggapi hal tersebut, jajaran pengurus APERSI Sulsel menyambut positif gagasan tersebut. Namun, mereka juga menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi para pengembang, terutama terkait proses perizinan yang dinilai masih cukup kompleks.
Ketua APERSI Sulsel Yasser Latief mengusulkan agar ekosistem pembangunan perumahan dapat dikelola secara lebih terintegrasi oleh Kementerian PKP guna mempercepat proses pembangunan.
“Supaya lebih ringkas dan cepat, kami mengusulkan agar mencontoh sistem di dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika Badan Gizi Nasional bisa mengelola ekosistemnya secara terpusat, seharusnya Kementerian PKP juga dapat melakukan hal serupa,” kata Yasser.
Menanggapi usulan tersebut, Fahri Hamzah menyampaikan bahwa konsep pengelolaan ekosistem perumahan secara lebih terintegrasi memang sedang menjadi bahan pembahasan di tingkat kementerian.
“Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan konsep ini segera bisa terealisasi,” ujarnya.
Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan para pengembang dalam mempercepat penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya di kawasan perkotaan dengan keterbatasan lahan yang semakin meningkat. (D11)
