Kaharuddin Kadir mengungkapkan, faktor selanjutnya yakni KPU beserta jajaran hingga tingkat bawah, yang juga harus melaksanakan tugasnya secara on the track, tidak diskriminasi dan tidak membeda-bedakan.
“Semua paslon harus diperlakukan sama,” ujarnya.
Ketua Sementara DPRD Parepare tersebut menegaskan, faktor yang paling menentukan yakni Bawaslu. Meskipun, kata dia, dalam melakukan tindakan, Bawaslu dibantu dengan Sentra Gakkumdu, tetapi pihaknya berharap kerja-kerja yang bersifat pencegahan.
“Oleh karena itu, pengawasan dari Bawaslu sangat dibutuhkan secara meluas kepada masyarakat maupun paslon beserta timnya. Sehingga mereka dapat terhindar dari pelanggaran-pelanggaran. Karena, boleh jadi orang melakukan pelanggaran, bukan karena ada niat mau melanggar, tetapi karena tidak tahu aturannya,” ungkap Ketua Harian DPD Partai Golkar Parepare ini.
Kaharuddin Kadir menambahkan, Bawaslu diharapkan dapat melakukan sosialisasi secara intens dan masif terkait aturan kampanye baik kepada masyarakat, paslon dan tim kampanye dan pihak-pihak terkait lainnya.
“Jika perlu, aturan-aturan yang ada, dibuatkan dalam bentuk papan bicara, agar bisa dijangkau secara umum,” pungkasnya. (d11/dlk#)
