“Semua tanggungjawab kami selaku rekanan atau mitra pemerintah telah kami lakukan. Jika tidak ada solusi dalam waktu dekat kami akan mengadu ke Kemendagri soal profesionalisme pemerintah kota Parepare,” tandasnya.
Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Parepare Kaharuddin Kadir mengaku sangat menyayangkan sikap pemerintah kota yang terhadap mitranya sendiri.
“Tentu pesoalan ini sangat kami sayangkan. Kami sayangkan sikap pemerintah daerah yang tidak antisipatif,” kata Legislator Partai Golkar itu.
Diungkapkan Kaharuddin Kadir saat ini utang Pemkot Parepare ke rekanan sekitar Rp. 15 Milyar. Utang tersebut pekerjaan konstruksi sejak tahun 2023 lalu.
“Jumlah sekitar Rp15 M itu kami yakin dana pemerintah daerah siap. Kami harap pemkot Parepare memberikan solusi atas keresahan para rekanan. Dan tentu kami sebagai pimpinan DPRD juga pasti akan menyampaikan aspirasi itu,” tutup Kaharuddin Kadir. (d11/dlk#)
