Anggota DPRD Parepare, Rudi Njamuddin menanggapi hal itu.
Menurut Legislator PPP tersebut, proses PPDB tahun ini merupakan masalah dan modus baru.
“Ini masalah dan modus baru ya tentang sistem zonasi itu. Makanya kami di DPRD akan menyurat ke Dinas terkait untuk dikaji ulang itu sistem,” kata Ketua Komisi III DPRD Parepare itu.
Rudi berpendapat proses PPDB jika ingin lebih baik harusnya dilakukan melalui sistem ujian atau tes kemampuan.
“Menerapkan sistem tes lebih bagus. Karena ada beberapa kejadian, sistem zonasi yang diterapkan sekarang ini bisa dimanipulasi data tempat tinggal calon peserta,” bebernya.
Dia berharap agar pihak terkait memikirkan solusi dari persoalan tersebut agar yang betul-betul yang berhak mendapatkan haknya.
“Ini memang butuh kajian mendalam agar kedepan tidak terjadi lagi masalah seperti ini. Yang berhak harus mendapatkan haknya. Jangan sampai anak-anak kita dirugikan dan jadi korban,” ungkap Rudi. (d11/dlk#)
