“Pemprov harus lihat hubungan sebab akibat. Karena saya dapat informasi bahwa di Tegal (Parepare) itu banjir antara lain disebabkan perilaku perusahaan kincir (PLTB Sidrap). Jadi perlu duduk bersama dengan Pemerintah Kabupaten Sidrap dan Pemerintah Kabupaten Barru,” harap Taufan Pawe.
Ketua DPD Partai Golkar Sulsel ini menekankan, dibutuhkan sinergitas Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk lindungi masyarakat dari dampak bencana.
Taufan Pawe mengemukakan, mitigasi bencana harus dipikirkan bersama Pemerintah Pusat dan Provinsi. Sungai Karajae dan Sungai Jawi-jawi yang meluap saat terjadinya banjir di Parepare, menjadi ancaman serius bagi masyarakat khususnya di daerah aliran sungai (DAS).
Pemkot Parepare, kata Taufan Pawe, sudah mengusulkan agar kedua sungai itu dikeruk atau dibangun dinding beton penahan banjir (sheet pile) di kedua sisi sungai ataupun langkah-langkah mitigasi lainnya ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Kementerian PUPR.
“Pengerukan sedimen dan pembangunan sheet pile di kedua sisi sungai itu adalah domain Pusat dan Provinsi. Kalau itu sudah ada, bisa dijamin masyarakat kami 50 persen aman jika terjadi banjir,” tandas Wali Kota Parepare dua periode ini. (d11/dlk/)
