Kepala Bidang Perencanaan SDM dan Sosbud Bappeda Parepare, Dede Alamsyah Wakkang mengatakan, dalam menuntaskan delapan aksi konvergensi stunting diharapkan SKPD teknis yang menganggarkan program maupun kegiatan terkait stunting untuk bekerja secara terintegrasi. Itu dalam upaya menurunkan angka pravelensi stunting di lima Lokus di Parepare, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.
SKPD dimaksud adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan.
“Menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Parepare dalam penanganan stunting ini, maka berdasarkan Perpres 72/2021 dan Perban BKKBN 12/2021, semua Kelurahan di Parepare diharapkan membuat SK Tim Pencegahan dan Penanganan Stunting tingkat Kelurahan. Tentunya beranggotakan perangkat daerah tingkat Kelurahan,” ungkap Dede. (*)
