PAREPARE, delik.id — Ratusan warga Parepare dari berbagai elemen gelar Demonstransi di Mapolresta Parepare, Kantor Walikota dan Kejaksaan Negeri Parepare Kamis, 11 Juli 2019 siang tadi.
Ratusan warga kota Parepare ini mendesak pihak aparat Kepolisian dan penyidik Kejaksaan, menuntaskan sejumlah kasus Korupsi yang bergulir di Polresta dan Kejaksaan Negeri.
Sikap Demonstrans yang tergabung didalam Aliansi masyarakat Kota Parepare, terkait sejumlah kasus Korupsi adalah, meminta penyidik menjelaskan status hukum kasus Raibnya dana Diskes Miliaran rupiah di 2018 lalu, Mendesak Kepolisian untuk menuntaskan mandeknya kasus OTT di ULP 2017, Dugaan Mark Up pengadaan mobil penyapu jalan 2016, Menuntaskan Kasus Korupsi PJU 2016, Korupsi Pengadaan TIK 2016 dan Pemberian Fee 5 persen DAK 2018 Dinas Pendidikan, Meminta Walikota Parepare Menerbitkan surat pemecatan kepada Amran Ambar yang sudah dihukum penjara, Menon aktifkan sejumlah pejabat yang tersangka OTT dan Dinas Kesehatan, Penuntasan perkara pengadaan Korupsi pengadaan Obat RSUD Andi Makkasau, menghentikan proses perencanaan pembangunan Rumah sakit Asri Ainun Habibie karena penyusunan AMDAL dinilai bermasalah dan tidak prosedural dan Meminta Walikota segera mundur dan meminta Menteri dalam Negeri menunjuk Wakil Walikota sebagai plt.
Demonstrans yang terdiri dari Toko Pemuda, Aktifis Sosial dan Mantan Anggota DPRD ini, di Mapolresta Parepare ditemui Kapolres AKBP.Pria Budi S.Ik MH, Pihak Kepolisian menjelaskan terkait upaya upaya hukum terhadap sejumlah kasus yang ditangani, termasuk Dana Disela yang bergulir, Ia mengaku sudah memeriksa sekitar 70 and Orang termasuk Walikota dan Sekda Kota Parepare,
“Kami sudah memeriksa setidaknya 70 an orang terkait dana Diskes, dan kami masih menunggu hasil audit dari BPKP terkait potensi kerugian Negaranya” ungkap Kapolres Parepare yang sudah bertugas 3 tahun lebih di kota Parepare ini.
