PAREPARE, delik.id – Tak seperti Ramadan tahun lalu yang bertepatan dengan tahapan Pemlihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare tahun 2018, warga Parepare selalu saja dikujnungi orang yang memberikan makan, minuman atau bahkan uang tunai untuk, baik dari Pemerintah atau Partai Politik.
Ingatan Ramadan lalu, sungguh merupakan kerinduan buat saya. Mulai dari pembagian Raskin, Paket sembako, paket sarung, baju lebaran dan bahkan uang tunai mengalir dari berbagai pihak. “ Gappar, Warga KM 1 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, yang rumahnya tak jauh dari rumah jabatan Wali Kota Parepare, Taufan Pawe. Minggu (26/05/2019).
Menurut Gappar, jangankan yang gratisan Ramadan kali ini berbeda Ramadan tahun lalu, paket sembako murah tahun ini, tak lagi ditemui. Paket sembako yang dijual sejumlah Perangkat Daerah kini tak lagi ditemui warga.
“ Ramadan tahun lalu, paket sembako sangat mudah ditemui. Pagi pagi, sudah ada Pak Rt atau pak Lurah sekalian, memberi warga kupon sembako murah, yang dibeli disejumlah sudut di Kota ini. Bahkan Dinas Perdagangan berkeliling dengan mobil sembakonya. Tapi kini tiada lagi. “ Keluh Gappar.
Sementara itu, Pengamat Politik Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Andi Asrida, mengungkap pemanfaatan kepentingan politik saat Ramadan dengan meninterpensi Pemerintah, sangat besar bisa dilakukan Calon wali Kota Petahana.
“ Ramadan tahun lalu memang ada Pilkada, berbeda Ramadan kali ini. Pembagian gratis atau penjuaan sembako murah Ramadan kali ini jarang ditemui. Hal itu bisa jadi disebabkan Calon wali Kota saat itu adalah Petahana. Sementara Calon lawannya juga Petahana Wakil Wali Kota. Kedua pihak terus menyiapkan pembagian sembako gratis dan murah untuk meraih simpati warga. “ Aku Andi Asrida
Sekretaris Daerah Kota Parepare, Iwan Asaad, Penjual paket murah murah jelang Ramadan juga dilakukan degan model Operasi Pasar atau dengan Paket Murah. Hal itu kata Iwan, tergantung perkembangan situasi harga yagn terjadi terkait jenis komoditas tertentu.
“ Apalagi tahun ini juga dilakukan oleh Bulog. Bila harga beras contohnya terkendali maka tentu kita tidak lakukan operasi pasar beras karena justru akan merugikan para pengusahanya. Jadi pemda akan selalu mempertimbangkan kemamapuan pengusaha dan konsumennya (masyarakatnya). Jelas Iwan Asaad. (D11)
